Komentar
WWW.PATROLISULSEL.COM, Ketua umum ormas maju bersama Bengkulu Majelis Pimpinan Nasional(MPN) menilai bahwa mentalitas miskin masyarakat membuat bantuan sosial sering salah sasaran.
Hal ini dapat dilihat pada fenomena puluhan perangkat Desa , anak kepala Desa yang terindikasi menerima berbagai jenis bantuan sosial yang bukan menjadi haknya.
“Jika mereka sadar bahwa ini bukan hak mereka, seharusnya segera dikembalikan. Bentuk-bentuk mentalitas miskin ini yang harus dibenahi agar program bansos juga tepat sasaran,” Tegas M.Diamin.
Ia menerangkan, bantuan sosial idealnya diberikan untuk mengatasi berbagai risiko sosial baik dari aspek rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.
Dengan demikian, program bantuan sosial ini diperuntukkan misalnya untuk masyarakat rentan dan masyarakat terdampak bencana. Persoalan pada penyaluran yang salah sasaran membuat kebijakan bantuan sosial menjadi kurang efektif.
“Memang sudah banyak kebijakan bansos yang dilakukan pemerintah. Secara umum dapat saya katakan kurang efektif karena selain masih banyak salah sasaran, program-program bansos ini cenderung hanya menjadi pemadam kebakaran dan parsial,” tegas M.Diamin
Selain persoalan mentalitas, menurutnya terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan penyaluran bansos salah sasaran. Faktor pertama, verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial yang tidak berjalan dengan baik sehingga banyak warga mampu masih terdata. Pembaruan data di tingkat pemerintah daerah/desa juga tidak berjalan dengan baik.
“Pemerintah Kabupaten Lebong ( Dinsos Lebong) seharusnya lebih update terkait perkembangan data-data kemiskinan yang ada di wilayah masing-masing,” ucapnya.
“Integrasi di antara program bansos yang satu dengan program yang lain kurang efektif,” terangnya.
Dampak dari banyaknya pintu untuk pendataan, muncul pula pemburu rente dalam penyaluran bansos atau politisasi bantuan sosial.
Menurutnya ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai polemik yang kerap muncul dalam pengelolaan dan penyaluran bansos, yaitu perbaikan manajemen data dan optimalisasi satu data nasional, serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi atau integrasi program-program bansos.
Selain itu, diperlukan pula perbaikan tata kelola program dan sistem evaluasi partisipasi, pengawasan bersama masyarakat, serta perbaikan mentalitas miskin masyarakat.
Menanggapi pemberitaan di berbagai media online Plt.Kepala Dinas sosial Kabupaten Lebong sdri EMI wati ,S MAK melalui kepala Bidang perlindungan jaminan sosial sdri Leni Marlina SH angkat bicara,"baik saya menjawab sedikit terkait bansos yang tidak tepat sasaran dimulai dari data awal bahwa kami hanya sebatas pemanfaatan Data ,data dari Pusdatin masuk ke operator daerah ,kemudian pihak kami dalam hal ini dinsos Lebong langsung "memilah" mana yang di prioritaskan melalui sistem dan di sandingkan dengan data operator Desa ,serta disanalah peran kepala Desa dan perangkat desa memprioritaskan warganya layak atau tidak sebagai penerima bansos .papar Leni
Dan ditambahkannya,bahwa kami masih menunggu petunjuk pimpinan dalam hal ini bapak bupati Lebong selaku pemangku kebijakan , sebagai langkah awal evaluasi Data di 2026,apapun keputusan pimpinan kami siap menjalani untuk yang lebih baik,
Serta belum bisa menjamin data penerima bansos di tahun 2025 secara dasar hukum tepat sasaran ,namun butuh proses ,insyaallah akan kami benahi .ujar Leni di Kantor Dinsos Lebong pada 02/12/2025.
Wraiter : solihin