Komentar
WWW.PATROLISULSEL.COM, MAKASSAR – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), suasana duka dan amarah menyelimuti gerakan mahasiswa. Andi Ali Askari, Ketua Umum HMI Komisariat Teknik UMI, mengeluarkan pernyataan sikap keras menanggapi rentetan tragedi kemanusiaan dan represi aparat yang baru saja terjadi, termasuk insiden salah tangkap mahasiswa di lingkup Fakultas Teknik UMI.
Runtuhnya Kedigdayaan Hukum: Kritik atas Salah Tangkap di Fakultas Teknik
Peristiwa pasca-aksi Amarah 24 April yang berujung pada masuknya aparat kepolisian ke dalam koridor kampus—khususnya di Fakultas Teknik UMI—menjadi catatan hitam bagi demokrasi. Andi Ali Askari mengecam keras tindakan "salah tangkap" yang menimpa rekan-rekannya.
merujuk pada konsep Thomas Hobbes mengenai Homo Homini Lupus—manusia menjadi serigala bagi sesamanya—ketika ruang hidup dan sumber nafkah semakin sempit.
"Sangat ironis melihat mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi (Amarah) harus berbenturan dengan ojol yang sedang berjuang menyambung hidup. Ini adalah bentuk false consciousness atau kesadaran palsu yang diciptakan sistem kapitalistik. Kita dibuat saling cakar di akar rumput, sementara pembuat kebijakan duduk tenang di menara gading. Mahasiswa dan ojol sejatinya berada dalam barisan yang sama: barisan yang terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat bawah."
"Kampus seharusnya menjadi Sanctuary City, wilayah suci bagi akal sehat. Namun, apa yang terjadi di Fakultas Teknik adalah bentuk nyata dari kegagalan hukum dalam mencari keadilan. Aparat bertindak tanpa presisi, melakukan penangkapan serampangan mahasiswa/i yang melakukan persiapan kepanitian kegiatan ormawa pun di tangkap dan mental mahasiswa yang tidak bersalah," tegas Andi.
Merujuk pada pemikiran Michel Foucault dalam "Discipline and Punish". Ia melihat aparat sedang mempertontonkan kekuasaan koersif untuk mendisiplinkan tubuh mahasiswa melalui rasa takut.
"Kepolisian harus berhenti menggunakan paradigma 'pukul dulu urusan benar salah belakangan'.Secara filosofis, hukum tanpa keadilan adalah kekerasan yang dilegalkan. Kami juga mempertanyakan posisi birokrasi kampus; mengapa ruang akademik yang seharusnya dilindungi justru dibiarkan diobrak-abrik? Kampus tidak boleh menjadi kaki tangan represi dengan membiarkan aparat masuk tanpa prosedur yang menghormati martabat akademik."
Keadilan Substantif yang Terlupakan
Andi Ali Askari juga menyoroti kegagalan institusi hukum dengan mengutip Gustav Radbruch. Menurutnya, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan.
"Dalam kasus salah tangkap di Teknik UMI dan penanganan bentrokan mahasiswa vs ojol, kepolisian hanya mengejar 'kepastian' untuk membubarkan massa, namun mengangkangi 'keadilan'. Begitu juga dengan pihak kampus yang seolah absen dalam memberikan perlindungan hukum substantif bagi mahasiswanya sendiri," tambah Andi.
Menyambung Mata Rantai: Tragedi Bekasi dan Derita Buruh
Narasi represi di Makassar ini berkelindan dengan tragedi maut di Bekasi (27/4) yang menewaskan 14 orang akibat kegagalan sistem transportasi. Bagi Andi, benang merahnya jelas: Ketidakpedulian struktur kekuasaan terhadap nyawa dan hak manusia.
"Di Bekasi, rakyat mati karena kegagalan teknis dan abainya korporasi. Di Makassar, mahasiswa ditangkap secara salah karena arogansi aparat. Keduanya adalah korban dari sistem yang memandang manusia hanya sebagai statistik. May Day bagi kami tahun ini bukan lagi soal upah, tapi soal keselamatan dan hak untuk tidak dizalimi oleh mereka yang memegang senjata maupun modal."
— Andi Ali Askari, Ketua Umum HMI Komisariat Teknik.
Seruan Aksi dan Refleksi
Sebagai pimpinan HMI di lingkup Teknik, Andi menyerukan agar seluruh kader tidak tinggal diam. Ia menuntut permintaan maaf terbuka dari pihak Kepolisian atas insiden salah tangkap dan menuntut pihak Universitas Muslim Indonesia untuk mengevaluasi total sistem pengamanan kampus agar kejadian serupa tidak terulang.
"Mahasiswa teknik adalah perancang masa depan. Jika hari ini rumah kami (Fakultas Teknik) saja tidak aman dari kesewenang-wenangan, maka ada yang salah dengan rancangan hukum bangsa ini. Kami tidak akan berhenti bersuara sampai hukum benar-benar berkeadilan, bukan sekadar menjadi alat pemukul bagi mereka yang kritis,".
Baramakassar