Komentar
WWW.PATROLISULSEL.COM, MAKASSAR — Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi - Hak Asasi Manusia (GEMPAK-HAM) menyatakan sikap tegas dengan mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut tuntas dugaan praktik judi online yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Kota Makassar.
Dua nama legislator yang disorot yakni Suharmika, anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Golkar, serta Fasruddin Rusli dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Keduanya diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas transaksi yang mengarah pada praktik judi online, sebuah tindak pidana yang secara tegas dilarang oleh hukum di Indonesia.
Koordinator GEMPAK-HAM menegaskan, pelibatan PPATK menjadi langkah krusial untuk menelusuri alur transaksi keuangan, termasuk rekening pribadi maupun pihak-pihak yang terafiliasi, guna memastikan apakah terdapat indikasi pencucian uang atau pelanggaran hukum lainnya.
“Jika benar terdapat transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan judi online, maka ini bukan sekadar persoalan etik, tetapi kejahatan serius yang mencederai hukum dan merusak marwah lembaga legislatif,” tegasnya.
GEMPAK-HAM menilai, dugaan ini harus dibuka secara transparan dan tidak boleh dilindungi oleh kekuasaan politik maupun jabatan publik. Menurut mereka, anggota DPRD seharusnya menjadi teladan dalam kepatuhan hukum, bukan justru diduga terlibat dalam praktik ilegal yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain mendorong PPATK, GEMPAK-HAM juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar untuk segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan internal terhadap kedua legislator tersebut. Jika terbukti, sanksi etik hingga proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi.
“Negara tidak boleh kalah oleh judi online, apalagi jika aktornya adalah pejabat publik. Hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Suharmika maupun Fasruddin Rusli terkait tudingan tersebut.
Laporan : bara